Rp40 Miliar Bonus Produksi Panas Bumi untuk 56 Desa, Ini Enam Kecamatan Penerima di Kabupaten Bandung
KABUPATEN BANDUNG, jejakfakta7.com – Pemerintah Kabupaten Bandung mengalokasikan anggaran sebesar Rp40 miliar dari Bonus Produksi Panas Bumi tahun 2026 untuk mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah desa penghasil panas bumi.
Program tersebut menyasar sebanyak 56 desa yang tersebar di enam kecamatan di Kabupaten Bandung, yakni:
Kecamatan Ibun.
Kecamatan Kertasari.
Kecamatan Pangalengan.
Kecamatan Ciwidey.
Kecamatan Pasirjambu.
Kecamatan Rancabali.
Kebijakan tersebut disampaikan Bupati Bandung, Dadang Supriatna (KDS), dalam kegiatan Sosialisasi Hasil Kajian Realokasi Bantuan Keuangan Khusus Bonus Produksi Panas Bumi Tahun 2026 di Hotel Grand Sunshine, Soreang, Senin (19/10/2026).
Dalam kebijakan realokasi tersebut, penyaluran bantuan dilakukan melalui skema Bantuan Keuangan Khusus (BKK), sehingga anggaran diserahkan langsung kepada pemerintah desa untuk dilaksanakan berdasarkan perencanaan dan kebutuhan masyarakat.
Bupati Dadang Supriatna menegaskan bahwa pemanfaatan bonus produksi panas bumi harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Penggunaannya diarahkan pada sejumlah sektor prioritas, meliputi pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan kesehatan, penguatan pendidikan, pengurangan kemiskinan, serta penanganan stunting.
Selain itu, Pemkab Bandung berencana menerbitkan Peraturan Bupati terbaru sebagai landasan hukum pelaksanaan realokasi dan pemanfaatan anggaran tersebut.
KDS juga meminta seluruh kepala desa penerima manfaat segera menyusun perencanaan kegiatan agar pelaksanaan program dapat berjalan optimal dan anggaran terserap sebelum akhir Desember 2026.
Ia menegaskan bahwa program bonus produksi panas bumi bagi 56 desa tersebut juga akan berlanjut pada tahun 2027.
Daftar 56 Desa Menjadi Perhatian Publik
Dengan adanya alokasi anggaran puluhan miliar rupiah tersebut, keterbukaan informasi mengenai nama-nama 56 desa penerima beserta besaran anggaran masing-masing menjadi hal penting.
Publik perlu mengetahui secara terperinci desa mana saja yang menerima bantuan, berapa nilai anggaran yang dialokasikan, serta program pembangunan apa yang akan dilaksanakan.
Transparansi tersebut diperlukan agar masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaan program dan memastikan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi warga desa.
Hingga informasi ini disusun, daftar lengkap 56 nama desa penerima beserta rincian alokasi masing-masing belum tercantum dalam pemberitaan yang menjadi rujukan.
Penulis : Tim/red
Redaksi jejakfakta7.com