Bupati Dadang Supriatna Sosialisasikan Pilkades Digital, 270 Kades se-Kabupaten Bandung Hadir di Pangandaran
PANGANDARAN, JEJAKFAKTA7.COM – Sebanyak 270 kepala desa (Kades) se-Kabupaten Bandung mengikuti kegiatan Sosialisasi Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Digital Kabupaten Bandung yang berlangsung selama dua hari, Jumat–Sabtu (13–14 November 2026), di Pantai Indah Resort & Hotel Pangandaran, Jawa Barat.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung Bupati Bandung Dadang Supriatna yang akrab disapa KDS, jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), para camat, serta seluruh kepala desa dari berbagai wilayah di Kabupaten Bandung.
Sosialisasi ini dilaksanakan untuk menyamakan persepsi, meningkatkan pemahaman, sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, kecamatan, pemerintah desa, dan seluruh pemangku kepentingan menjelang pelaksanaan Pilkades digital serentak.
Dalam kegiatan tersebut, para kepala desa mendapatkan pembekalan berbagai materi, mulai dari kebijakan dan regulasi Pilkades digital, tahapan serta mekanisme persiapan, kelengkapan administrasi dan penyelenggaraan, hingga tugas, kewenangan, serta tanggung jawab masing-masing unsur penyelenggara.
Pilkades Kabupaten Bandung Dibagi Tiga Gelombang
Pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Bandung direncanakan berlangsung dalam tiga gelombang.
Gelombang pertama dijadwalkan pada 2027 dengan cakupan 199 desa di 30 kecamatan. Gelombang kedua pada 2029 melibatkan 49 desa di 24 kecamatan. Sementara gelombang ketiga direncanakan pada 2031 dengan cakupan 22 desa di 17 kecamatan.
Bupati Bandung Dadang Supriatna menyampaikan bahwa penggunaan sistem digital dalam Pilkades diharapkan mampu membuat proses pemungutan dan penghitungan suara menjadi lebih cepat, efektif, efisien, transparan, serta akuntabel.
Menurut KDS, salah satu aspek paling penting dalam penerapan sistem pemilihan digital adalah terjaminnya kerahasiaan pilihan setiap pemilih.
“Jadi, kerahasiaan setiap pemilih sangat dijaga. Tidak serta-merta ketika seseorang memilih calon A, kemudian pilihannya langsung terlihat. Tidak seperti itu,” ujar KDS.
Proses Pemilihan Diperkirakan Lebih Cepat
KDS juga menjelaskan bahwa sistem pemilihan digital berpotensi mempercepat proses pelaksanaan Pilkades. Bahkan, proses pemungutan suara diperkirakan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar dua hingga tiga jam, bergantung pada jumlah pemilih dan kesiapan perangkat pendukung.
Adapun perangkat yang dibutuhkan dalam penerapan sistem tersebut meliputi tablet, bilik suara, scanner, dan printer. Ketersediaan sarana dan prasarana tersebut menjadi salah satu faktor penting untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pemilihan.
Meski demikian, KDS mengakui bahwa pemahaman pemerintah desa terhadap mekanisme Pilkades digital masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, sosialisasi menjadi langkah penting agar seluruh pihak memahami tata cara serta teknis pelaksanaannya sebelum diterapkan di lapangan.
Penerapan pemilihan secara elektronik atau digital juga merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 147/PUU-VII/2009 serta kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait pelaksanaan Pilkades secara elektronik.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, Pemerintah Kabupaten Bandung berupaya mempersiapkan berbagai aspek, mulai dari regulasi, teknis, administrasi hingga sumber daya manusia.
Diharapkan, pelaksanaan Pilkades digital di Kabupaten Bandung nantinya dapat berjalan sesuai ketentuan, dengan tetap mengedepankan transparansi, akuntabilitas, keamanan sistem, serta perlindungan hak pilih masyarakat.
Penulis : tim/red
JEJAKFAKTA7.COM
Bersama Fakta Untuk Indonesia
