JEJAKFAKTA7.COM | BANDUNG, SENIN (9/11/2026) — Pembangunan sumur dalam yang berlokasi di RW 19, Desa Biru, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, menuai tanda tanya di tengah masyarakat. Pasalnya, proyek yang diduga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung tersebut terkesan seperti proyek tak bertuan lantaran tidak ditemukan papan informasi kegiatan di lokasi pembangunan.
Ketiadaan papan informasi proyek menjadi persoalan serius, mengingat masyarakat tidak dapat mengetahui secara terbuka berapa nilai anggaran yang dialokasikan, siapa pihak pelaksana atau kontraktornya, berapa kedalaman sumur bor yang direncanakan, serta instalasi dan fasilitas apa saja yang akan dipasang dalam pekerjaan tersebut.
Kondisi ini bukan hanya membingungkan warga sekitar, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana keterbukaan informasi dari pihak penyelenggara kegiatan. Padahal, penggunaan anggaran negara semestinya dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat sebagai bagian dari kontrol publik terhadap pelaksanaan pembangunan.
Saat dikonfirmasi mengenai pembangunan sumur dalam tersebut, Ketua RW 19 menyampaikan bahwa kegiatan itu merupakan proyek dari pemerintah desa. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa informasi mengenai instansi yang bertanggung jawab atas pembangunan belum tersampaikan secara jelas kepada lingkungan setempat. Jika Ketua RW saja belum mengetahui secara pasti asal-usul program tersebut, masyarakat lainnya tentu berpotensi memiliki pemahaman yang sama.
Namun, setelah dilakukan penelusuran dan pengecekan kepada sejumlah pihak di lingkungan dinas terkait, diperoleh keterangan bahwa pembangunan sumur dalam tersebut merupakan kegiatan yang bersumber dari anggaran Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pengairan Kabupaten Bandung. Pihak dinas terkait juga disebut telah mengakui bahwa anggaran pembangunan berasal dari instansi tersebut.
Hal ini semakin mengundang tanda tanya. Mengapa pembangunan yang menggunakan APBD Kabupaten Bandung justru tidak dilengkapi informasi kegiatan yang dapat diketahui masyarakat? Apakah nilai anggaran, spesifikasi pekerjaan, kedalaman sumur, waktu pelaksanaan, hingga identitas pihak ketiga pelaksana tidak seharusnya diketahui publik? Persoalan ini perlu mendapat penjelasan terbuka dari instansi yang bertanggung jawab.
Lebih jauh, posisi pembangunan yang berada di belakang rumah salah seorang warga turut menimbulkan persepsi berbeda di tengah masyarakat. Bahkan, sebagian warga menduga sumur dalam tersebut merupakan fasilitas milik pribadi. Padahal, berdasarkan informasi yang diperoleh, pembangunan itu disebut menggunakan anggaran pemerintah daerah. Tidak adanya papan informasi proyek semakin memperkuat kebingungan masyarakat mengenai status dan peruntukan pembangunan tersebut.
Atas kondisi ini, Dinas PU Pengairan Kabupaten Bandung dan pihak ketiga selaku pelaksana pekerjaan perlu segera memberikan klarifikasi secara terbuka. Masyarakat berhak mengetahui sumber anggaran, nilai pekerjaan, spesifikasi teknis, kedalaman sumur, identitas pelaksana, serta tujuan dan manfaat pembangunan tersebut. Transparansi bukan sekadar formalitas, melainkan bagian penting dari pertanggungjawaban penggunaan uang rakyat.
Jejakfakta7.com akan terus mendorong keterbukaan informasi dan meminta pihak terkait memberikan penjelasan agar tidak muncul dugaan maupun persepsi negatif di tengah masyarakat. Sebab, setiap pembangunan yang menggunakan APBD harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari sisi kualitas pekerjaan maupun keterbukaan informasi kepada publik.
Penulis: tim/red
BERSAMA FAKTA UNTUK INDONESIA.