Minim Keterbukaan! Sumur Bor di Neglasari Majalaya Tanpa Papan Proyek, Penerima Manfaat Belum Jelas

JEJAKFAKTA7.COM | KABUPATEN BANDUNG — Pekerjaan pembangunan sumur bor di wilayah Desa Neglasari, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, menjadi sorotan. Pasalnya, kegiatan pengeboran yang disebut telah berlangsung hampir tiga pekan tersebut baru mencapai kedalaman sekitar 50 meter. Selain itu, papan informasi proyek tidak terlihat terpasang di sekitar lokasi pekerjaan.
Berdasarkan hasil pantauan tim media pada Jumat (13/11/2026) sekitar pukul 13.05 WIB, terlihat sejumlah peralatan mesin pengeboran berukuran sedang tengah beroperasi di tepi lahan pertanian. Sejumlah perlengkapan pendukung, seperti pompa air dan selang penyalur, juga tampak digunakan dalam proses pengerjaan.
Di tengah berlangsungnya aktivitas tersebut, tim media tidak menemukan papan informasi proyek yang dapat menjadi sarana keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Padahal, papan informasi proyek pada umumnya memuat keterangan mengenai nama kegiatan, sumber anggaran, nilai kontrak, pelaksana pekerjaan, volume pekerjaan, serta jangka waktu pelaksanaan.
Ketiadaan papan informasi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi kegiatan, terutama terkait sumber pendanaan, identitas pelaksana, hingga kelompok masyarakat yang menjadi penerima manfaat pembangunan sumur bor tersebut.
Tiga Pekan Berjalan, Kedalaman Baru Sekitar 50 Meter
Saat dilakukan konfirmasi langsung di lokasi, diperoleh keterangan bahwa pekerjaan pengeboran telah berlangsung hampir tiga pekan. Sementara itu, kedalaman sumur yang berhasil dicapai disebut baru sekitar 50 meter.
Kondisi tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai perencanaan teknis, target kedalaman pengeboran, metode pelaksanaan, hingga jangka waktu penyelesaian pekerjaan.
Meski demikian, penilaian terhadap cepat atau lambatnya proses pengeboran perlu mempertimbangkan kondisi geologi tanah, spesifikasi teknis, kapasitas peralatan, serta target kedalaman yang tercantum dalam dokumen perencanaan.
Karena itu, penjelasan dari pihak pelaksana maupun instansi penanggung jawab sangat diperlukan agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh mengenai progres pekerjaan tersebut.
Tanpa Papan Informasi, Kelompok Penerima Manfaat Tidak Diketahui
Selain persoalan transparansi anggaran dan identitas pelaksana, tidak adanya papan informasi proyek juga menyulitkan masyarakat untuk mengetahui kelompok mana yang sebenarnya mendapatkan manfaat dari pembangunan sumur bor tersebut.
Apakah pembangunan ini diperuntukkan bagi kelompok tani, kelompok masyarakat, atau kelompok penerima bantuan tertentu? Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh informasi resmi mengenai siapa penerima manfaat maupun dasar penetapan kelompok penerima tersebut.
Padahal, informasi mengenai sasaran penerima manfaat merupakan bagian penting yang perlu diketahui publik, terlebih apabila kegiatan tersebut bersumber dari anggaran pemerintah.
Jangan sampai pembangunan yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat justru menimbulkan tanda tanya akibat minimnya keterbukaan informasi.
Pihak pelaksana dan instansi terkait diharapkan dapat menjelaskan secara terbuka mengenai kelompok penerima manfaat, dasar penetapan penerima, lokasi sasaran, serta tujuan pembangunan sumur bor tersebut.
Transparansi Anggaran Jangan Diabaikan
Dalam setiap kegiatan pembangunan yang bersumber dari anggaran pemerintah, transparansi dan akuntabilitas merupakan aspek penting yang tidak boleh diabaikan.
Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan anggaran publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Masyarakat berhak mengetahui informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan, termasuk sumber pendanaan, nilai anggaran, identitas pelaksana, volume pekerjaan, spesifikasi teknis, kelompok penerima manfaat, serta target penyelesaian.
Tanpa adanya informasi yang memadai, masyarakat akan kesulitan menjalankan fungsi pengawasan terhadap kegiatan pembangunan yang berlangsung di lingkungannya.
Pihak Pelaksana dan Dinas Terkait Diminta Buka Suara
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi mengenai identitas pihak pelaksana, sumber pendanaan, nilai anggaran, target kedalaman sumur, kelompok penerima manfaat, maupun instansi yang bertanggung jawab atas pengawasan pekerjaan tersebut.
Jejakfakta7.com mendorong pemerintah desa, pihak pelaksana, serta dinas atau instansi terkait untuk memberikan klarifikasi secara terbuka.
Klarifikasi tersebut penting guna menjawab pertanyaan publik sekaligus memastikan pekerjaan pembangunan sumur bor berjalan sesuai perencanaan, spesifikasi teknis, ketentuan anggaran, dan standar pelaksanaan yang berlaku.
Media Jejakfakta7.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut demi menjaga prinsip keberimbangan dalam pemberitaan.
Pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan.

Penulis : tim/red
JEJAKFAKTA7.COM
Bersama Fakta Untuk Indonesia.

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img

Latest Articles