Buntut Aksi Berantas Miras, Dugaan Penganiayaan Bendahara Aliansi, Oknum Aparat di sorot.
JEJAKFAKTA7.COM, KABUPATEN BANDUNG — Buntut aksi masyarakat memberantas peredaran minuman keras (miras) dan obat-obatan terlarang di Kecamatan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung, kini diwarnai persoalan serius. Bendahara Aliansi Solokanjeruk Bersatu berinisial A dilaporkan menjadi korban dugaan penganiayaan yang disebut-sebut melibatkan beberpa aparat
Insiden yang dilaporkan terjadi pada Sabtu (10/10/2026) itu berlangsung sehari setelah aksi pemberantasan miras dan obat-obatan terlarang yang digelar masyarakat pada Jumat (9/10/2026).
Peristiwa tersebut memunculkan pertanyaan yang tidak bisa dianggap sepele: bagaimana perselisihan itu bermula, apa yang sebenarnya terjadi di lokasi, dan sejauh mana dugaan keterlibatan pihak-pihak yang disebut dalam insiden tersebut dapat dibuktikan?
Dugaan ini membutuhkan penanganan serius, bukan sekadar menjadi polemik yang berkembang tanpa kejelasan.
Cekcok Berujung Dugaan Pemukulan
Berdasarkan informasi yang dihimpun, A diduga diberhentikan ketika melintas di sekitar rumah seorang penjual miras di wilayah Solokanjeruk. Sejumlah Aparat disebut berada di lokasi dan diduga memiliki keterkaitan dengan penjual miras tersebut. Namun, hubungan tersebut belum terverifikasi dan masih membutuhkan klarifikasi dari pihak terkait.
Situasi kemudian dikabarkan memanas setelah terjadi saling ejek dan adu mulut. Dalam perselisihan itu, A disebut mengeluarkan perkataan yang tidak menyenangkan.
Peristiwa berlanjut ketika sejumlah orang yang disebut sebagai Aparat diduga menggeledah tubuh A dan menemukan senjata tajam (sajam). Setelah itu, A diduga mengalami pemukulan hingga menderita luka-luka.
Rangkaian kejadian tersebut harus diungkap secara menyeluruh. Apa pemicu perselisihan, bagaimana proses penggeledahan berlangsung, serta apakah dugaan kekerasan benar terjadi merupakan pertanyaan yang perlu dijawab melalui pemeriksaan saksi, bukti medis, dan keterangan seluruh pihak.
Jika ditemukan pelanggaran, proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan. Tidak boleh ada kesimpulan sepihak, tetapi juga tidak semestinya ada dugaan serius yang dibiarkan tanpa penjelasan.
Korban Diperiksa, Hasil Penanganan Dinantikan
Pada Sabtu (10/10/2026), sekitar pukul 17.00 WIB, A dilaporkan berada di Polsek Solokanjeruk untuk menjalani pemeriksaan. Korban juga disebut telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan visum guna mendokumentasikan kondisi fisik serta luka yang dialaminya.
Dokumentasi medis, keterangan saksi, dan bukti lain yang relevan menjadi bagian penting dalam menguji kebenaran informasi mengenai dugaan penganiayaan tersebut.
Kapolsek Solokanjeruk, IPTU Fathan Malisi, S.H., M.H., saat dikonfirmasi belum memberikan keterangan resmi mengenai kronologi lengkap peristiwa itu.
Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa Polsek Solokanjeruk telah berkoordinasi dengan Polisi Militer (PM) di Jalan Jawa. Pihak Polisi Militer juga disebut telah mendatangi Polsek Solokanjeruk berkaitan dengan dugaan keterlibatan Aparat dalam insiden tersebut.
Koordinasi itu merupakan langkah yang perlu ditindaklanjuti dengan kejelasan mengenai perkembangan penanganan perkara. Publik membutuhkan informasi yang terukur tentang langkah pemeriksaan yang telah dilakukan, bukan sekadar kabar mengenai koordinasi antarlembaga.
Dugaan Keterlibatan Aparat Harus Dijelaskan Secara Terbuka
Nama institusi Aparat yang disebut dalam dugaan perkara ini membuat persoalan tersebut semakin sensitif. Karena itu, klarifikasi resmi sangat diperlukan untuk mencegah berkembangnya spekulasi sekaligus memastikan bahwa pihak yang disebut memperoleh kesempatan menyampaikan penjelasan.
Apabila benar terdapat anggota yang terlibat, institusi terkait perlu memastikan dugaan tersebut diperiksa melalui mekanisme yang berwenang. Namun, sebelum hasil pemeriksaan tersedia, tidak tepat menyatakan siapa pun bersalah.
Prinsipnya jelas: setiap orang memiliki hak atas proses hukum yang adil, sementara dugaan tindak kekerasan juga harus ditangani secara sungguh-sungguh.
Ketegasan penanganan perkara bukan hanya menyangkut kepentingan korban, tetapi juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum dan aparat negara.
Ketua Aliansi Belum Memberikan Keterangan Lengkap
Ketua Aliansi Solokanjeruk Bersatu, H. Mamat, belum bersedia memberikan keterangan lebih jauh saat dihubungi melalui telepon oleh wartawan.
Ia menyatakan bahwa pihaknya perlu bermusyawarah terlebih dahulu dengan Kepala Desa Solokanjeruk dan sejumlah tokoh masyarakat yang sebelumnya mengikuti aksi pemberantasan miras dan obat-obatan terlarang.
“Karena kami harus bermusyawarah dengan Kepala Desa Solokanjeruk dan para tokoh masyarakat yang kemarin ikut demo untuk memberantas minuman keras dan obat-obatan terlarang,” ujarnya.
Sikap tersebut menunjukkan bahwa pihak aliansi masih mempertimbangkan langkah selanjutnya. Meski demikian, perkembangan kasus tetap membutuhkan keterangan yang jelas dari semua pihak agar duduk persoalan tidak hanya dibangun berdasarkan satu versi cerita.
Jangan Sampai Persoalan Berhenti pada Koordinasi
Ada persoalan mendasar yang kini menjadi perhatian masyarakat Solokanjeruk. Di tengah gerakan warga yang menyuarakan pemberantasan miras dan obat-obatan terlarang, muncul dugaan kekerasan yang disebut melibatkan aparat.
Kedua persoalan itu perlu ditempatkan secara proporsional. Upaya pemberantasan miras harus berjalan sesuai hukum, sementara dugaan penganiayaan wajib diperiksa berdasarkan bukti dan prosedur yang berlaku.
Apabila dugaan kekerasan terbukti, penanganannya tidak boleh berhenti pada klarifikasi informal. Harus ada proses yang jelas, sesuai kewenangan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Sebaliknya, jika terdapat fakta yang berbeda dari informasi awal, fakta tersebut juga harus disampaikan secara terbuka agar tidak terjadi penghakiman terhadap pihak tertentu.
Masyarakat berhak mendapatkan kejelasan mengenai perkembangan perkara ini. Transparansi bukan berarti mendahului hasil pemeriksaan, melainkan memastikan bahwa proses penanganan berjalan serius dan tidak menyisakan pertanyaan yang seharusnya dapat dijawab.
JEJAKFAKTA7.COM Menunggu Klarifikasi Resmi
Hingga berita ini diterbitkan, JEJAKFAKTA7.COM Redaksi membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak TNI, Polisi Militer, kepolisian, Aliansi Solokanjeruk Bersatu, maupun pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini untuk memberikan klarifikasi, koreksi, dan hak jawab sesuai ketentuan yang berlaku.
Kasus ini perlu dijawab dengan fakta, diperiksa melalui prosedur hukum, dan ditangani secara transparan. Sebab, ketika muncul dugaan kekerasan, yang dibutuhkan masyarakat bukan spekulasi, melainkan kejelasan dan pertanggungjawaban.
JEJAKFAKTA7.COM — Bersama Fakta Untuk Indonesia.
