Beranda blog Halaman 13

Seorang Pria Diamankan Warga di Kawungsari, Baleendah, Diduga Terlibat Modus Hipnotis

ALEX MeLxY F
-
0
Seorang Pria Diamankan Warga di Kawungsari, Baleendah, Diduga Terlibat Modus Hipnotis

Seorang Pria Diamankan Warga di Kawungsari, Baleendah, Diduga Terlibat Modus Hipnotis

Kabupaten Bandung – Seorang pria diamankan warga di kawasan Kampung Kawungsari, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, pada Senin (3/8/2026). Peristiwa tersebut menarik perhatian masyarakat karena sempat memicu kerumunan di lokasi kejadian.

Berdasarkan informasi awal yang dihimpun JejakFakta7 dari warga di sekitar lokasi, pria tersebut diduga terlibat dalam aksi penipuan dengan modus hipnotis. Dugaan itu kemudian memicu reaksi warga hingga yang bersangkutan berhasil diamankan sebelum diserahkan kepada aparat kepolisian.

Sejumlah saksi menyebutkan petugas kepolisian tiba di lokasi setelah menerima laporan dari masyarakat. Terduga kemudian diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut guna mengetahui fakta dan kronologi peristiwa secara menyeluruh.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian mengenai identitas terduga, identitas korban, modus operandi yang sebenarnya, maupun ada atau tidaknya unsur tindak pidana dalam peristiwa tersebut. Seluruh informasi tersebut masih dalam proses penyelidikan.

Polisi juga diharapkan dapat memberikan penjelasan resmi setelah proses pemeriksaan selesai agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat dan tidak menimbulkan spekulasi maupun penyebaran informasi yang belum terverifikasi.

JejakFakta7 mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap berbagai bentuk dugaan penipuan yang mengatasnamakan bantuan, pengobatan, maupun modus lainnya. Apabila menemukan kejadian serupa, masyarakat disarankan segera melapor kepada kepolisian dan tidak mengambil tindakan yang dapat mengganggu proses hukum.

JejakFakta7 akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memperbarui informasi setelah ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian atau instansi berwenang.

MENKES: 6.000 BAYI INDONESIA MENINGGAL SETIAP TAHUN AKIBAT PENYAKIT JANTUNG BAWAAN, PEMERINTAH PERLUAS LAYANAN OPERASI

ALEX MeLxY F
-
0
MENKES: 6.000 BAYI INDONESIA MENINGGAL SETIAP TAHUN AKIBAT PENYAKIT JANTUNG BAWAAN, PEMERINTAH PERLUAS LAYANAN OPERASI

MENKES: 6.000 BAYI INDONESIA MENINGGAL SETIAP TAHUN AKIBAT PENYAKIT JANTUNG BAWAAN, PEMERINTAH PERLUAS LAYANAN OPERASI

JAKARTA | JejakFakta7 – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa sekitar 6.000 bayi di Indonesia meninggal setiap tahun akibat penyakit jantung bawaan karena belum memperoleh operasi yang dibutuhkan tepat waktu. Menurut Menkes, persoalan utamanya bukan karena penyakit tersebut tidak dapat ditangani, melainkan keterbatasan kapasitas layanan bedah jantung anak di Indonesia.

Menkes menjelaskan bahwa setiap tahun terdapat sekitar 4,8 juta kelahiran di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 48.000 bayi lahir dengan kelainan jantung bawaan. Sekitar 25 persen atau sekitar 12.000 bayi mengalami kelainan jantung bawaan kritis yang harus segera menjalani operasi agar dapat bertahan hidup.

Namun, kemampuan nasional saat ini baru mampu melakukan sekitar 6.000 operasi bedah jantung anak per tahun. Akibatnya, sekitar 6.000 bayi lainnya belum mendapatkan tindakan medis yang mereka perlukan sehingga berisiko meninggal dunia.

Pernyataan tersebut disampaikan Menkes saat menghadiri kegiatan bakti sosial dan alih teknologi bedah jantung anak di RSUP Dr. M. Djamil Padang pada 30 Juli 2026. Dalam kesempatan itu, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperkuat layanan bedah jantung anak melalui kerja sama dengan tenaga medis internasional dan peningkatan kemampuan rumah sakit di berbagai daerah.

Menurut Menkes, sejak 2022 pemerintah telah memperluas jumlah rumah sakit yang mampu melakukan operasi jantung anak. Jika sebelumnya hanya 9 rumah sakit di 6 provinsi, kini telah meningkat menjadi 15 rumah sakit di 12 provinsi. Pemerintah menargetkan seluruh provinsi memiliki rumah sakit yang mampu menangani operasi jantung bawaan sehingga pasien tidak perlu dirujuk ke daerah yang jauh.

Selain memperluas layanan operasi, Kementerian Kesehatan juga terus mendorong skrining kesehatan bayi baru lahir agar kelainan jantung bawaan dapat dideteksi sedini mungkin. Deteksi dini diharapkan dapat mempercepat penanganan dan menekan angka kematian akibat penyakit jantung bawaan di Indonesia.

JejakFakta7 mengimbau para orang tua untuk rutin memeriksakan kesehatan bayi dan segera berkonsultasi ke fasilitas kesehatan apabila bayi menunjukkan tanda-tanda seperti bibir membiru, napas cepat, sulit menyusu, berat badan sulit naik, atau mudah lelah. Deteksi dan penanganan sejak dini dapat meningkatkan peluang kesembuhan serta menyelamatkan nyawa anak.

UTANG RP150 RIBU BERUJUNG BERDARAH, PREMAN KAMPUNG MENGAMUK GUNAKAN SAMURAI DI KIARACONDONG

ALEX MeLxY F
-
0
UTANG RP150 RIBU BERUJUNG BERDARAH, PREMAN KAMPUNG MENGAMUK GUNAKAN SAMURAI DI KIARACONDONG

UTANG RP150 RIBU BERUJUNG BERDARAH, PREMAN KAMPUNG MENGAMUK GUNAKAN SAMURAI DI KIARACONDONG

BANDUNG | JejakFakta7 – Aksi brutal seorang preman kampung berinisial RH (30) menggegerkan warga Jalan Sukamanah, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung. Hanya karena persoalan utang sebesar Rp150 ribu, pelaku diduga menganiaya tiga warga menggunakan senjata tajam jenis samurai. Peristiwa yang terjadi pada Minggu (2/8/2026) sekitar pukul 01.15 WIB itu viral setelah rekaman video kejadian beredar luas di media sosial.

Berdasarkan keterangan kepolisian, peristiwa bermula ketika RH bersama dua rekannya mendatangi rumah korban untuk menagih uang hasil penjualan lemari plastik senilai Rp150 ribu. Namun, korban membantah memiliki utang tersebut sehingga terjadi adu mulut yang semakin memanas.

Cekcok kemudian berubah menjadi perkelahian. Dalam kondisi diduga dipengaruhi minuman beralkohol, RH mengeluarkan samurai yang telah dibawanya. Senjata tajam itu diacung-acungkan untuk mengintimidasi, lalu diayunkan ke arah korban hingga melukai beberapa orang yang berada di lokasi.

Rian Permana yang berusaha melindungi keluarganya ikut menjadi sasaran. Ia mengalami luka di bagian tangan dan mulut akibat sabetan senjata tajam. Selain Rian, dua orang lainnya juga mengalami luka sehingga seluruh korban harus menjalani pemeriksaan medis dan visum. Ayah korban dilaporkan masih mengalami trauma setelah kejadian tersebut.

Warga yang menyaksikan kejadian segera melaporkan peristiwa itu melalui layanan darurat 110. Personel Polsek Kiaracondong bersama Tim Prabu Polrestabes Bandung langsung mendatangi lokasi, melakukan olah tempat kejadian perkara, mengumpulkan keterangan saksi, serta memburu para pelaku.

Kurang dari 24 jam setelah kejadian, polisi berhasil menangkap RH di kediamannya di kawasan Babakan Sentral, Kelurahan Sukapura. Barang bukti berupa samurai yang diduga digunakan dalam penganiayaan turut diamankan. Sementara itu, dua rekan RH yang diduga ikut terlibat masih dalam pengejaran aparat.

Kapolsek Kiaracondong Kompol Sumartono mengatakan RH dikenal sebagai preman kampung yang sebelumnya beberapa kali mendapat pembinaan bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Meski demikian, pelaku kembali melakukan aksi kekerasan yang meresahkan masyarakat.

Atas perbuatannya, RH ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal penganiayaan serta pengeroyokan dengan ancaman hukuman hingga 7 tahun penjara. Polisi menegaskan penyidikan masih terus dikembangkan untuk menangkap dua pelaku lainnya serta mengungkap seluruh rangkaian peristiwa.

JejakFakta7 akan terus mengikuti perkembangan kasus ini dan menyampaikan informasi terbaru berdasarkan keterangan resmi dari pihak kepolisian

RAZIA TEMPAT HIBURAN MALAM DI SUMEDANG, PETUGAS SITA MIRAS DAN PERIKSA PENGUNJUNG

ALEX MeLxY F
-
0
RAZIA TEMPAT HIBURAN MALAM DI SUMEDANG, PETUGAS SITA MIRAS DAN PERIKSA PENGUNJUNG

RAZIA TEMPAT HIBURAN MALAM DI SUMEDANG, PETUGAS SITA MIRAS DAN PERIKSA PENGUNJUNG

SUMEDANG, JejakFakta7 – Aparat gabungan menggelar razia di sejumlah tempat hiburan malam di Kabupaten Sumedang pada Sabtu (1/8/2026) malam. Operasi tersebut merupakan bagian dari Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Razia melibatkan personel Polres Sumedang bersama unsur TNI, Polisi Militer, Kodim, Satpol PP, dan instansi terkait. Petugas menyasar sejumlah tempat karaoke dan lokasi hiburan yang beroperasi pada malam akhir pekan.

Dalam operasi tersebut, petugas menemukan dan mengamankan sejumlah botol minuman keras. Selain itu, satu orang turut diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik.

Petugas juga melakukan tes urine terhadap sejumlah pengunjung, baik laki-laki maupun perempuan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh peserta tes dinyatakan negatif dari penyalahgunaan narkotika.

Wakapolres Sumedang, Kompol Sungkowo, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan pimpinan guna menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Sumedang.

Hingga saat ini, penyidik masih mendalami asal-usul minuman keras yang diamankan serta memeriksa orang yang dibawa dalam operasi tersebut. Kepolisian menyatakan perkembangan hasil penyelidikan akan disampaikan setelah proses pendalaman selesai.

JejakFakta7 akan terus memantau perkembangan kasus ini dan menyajikan informasi terbaru kepada masyarakat sesuai data resmi dari aparat penegak hukum.

Redaksi : jejakfakta7

PEMERINTAH TERAPKAN KRIS, KELAS 1,2 DAN 3 BPJS KESEHATAN DIHAPUS BERTAHAP

ALEX MeLxY F
-
0
PEMERINTAH TERAPKAN KRIS, KELAS 1,2 DAN 3 BPJS KESEHATAN DIHAPUS BERTAHAP

PEMERINTAH TERAPKAN KRIS, KELAS 1, 2, DAN 3 BPJS KESEHATAN DIHAPUS BERTAHAP.

Jakarta – Pemerintah mulai menerapkan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) sebagai pengganti sistem kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 pada layanan rawat inap BPJS Kesehatan. Kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 yang bertujuan mewujudkan standar pelayanan rawat inap yang lebih merata bagi seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Meski sistem kelas rawat inap dihapus secara bertahap, besaran iuran BPJS Kesehatan hingga 2 Agustus 2026 belum mengalami perubahan. Pemerintah masih memberlakukan tarif iuran yang berlaku selama masa transisi sambil menyelesaikan penerapan KRIS di seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Untuk peserta mandiri, iuran yang masih berlaku yakni Rp150.000 per bulan (setara kelas 1), Rp100.000 per bulan (setara kelas 2), dan Rp42.000 per bulan (setara kelas 3, dengan sebagian mendapat subsidi pemerintah). Sementara itu, peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) tetap memperoleh pembiayaan penuh dari pemerintah, sedangkan peserta pekerja penerima upah membayar iuran sesuai persentase gaji yang diatur dalam ketentuan JKN.

Melalui sistem KRIS, seluruh peserta BPJS Kesehatan nantinya akan memperoleh standar fasilitas rawat inap yang sama. Rumah sakit diwajibkan memenuhi berbagai kriteria pelayanan, seperti kapasitas kamar, ventilasi, pencahayaan, hingga fasilitas penunjang lainnya sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah.

Pemerintah menegaskan bahwa penerapan KRIS dilakukan secara bertahap agar rumah sakit memiliki waktu untuk menyesuaikan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, masyarakat diimbau tidak perlu khawatir terhadap perubahan layanan maupun besaran iuran selama proses transisi masih berlangsung.

Masyarakat diharapkan tetap menjaga keaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan dengan membayar iuran tepat waktu agar dapat memperoleh layanan kesehatan tanpa kendala administratif. Informasi mengenai perubahan tarif maupun kebijakan lanjutan akan diumumkan pemerintah melalui saluran resmi setelah evaluasi implementasi KRIS selesai.

Redaksi: Jejak Fakta 7

INFORMASI TERBARU PIP KAB.BANDUNG PENYALURAN MASIH DILAKUKAN BERTAHAP

ALEX MeLxY F
-
0
INFORMASI TERBARU PIP KAB.BANDUNG PENYALURAN MASIH DILAKUKAN BERTAHAP

INFORMASI TERBARU PIP KABUPATEN BANDUNG PENYALURAN MASIH DILAKUKAN BERTAHAP

Kabupaten Bandung – Hingga Minggu (2/8/2026), proses penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun 2026 di Kabupaten Bandung masih berlangsung secara bertahap.

Belum ada pengumuman resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik), maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung yang menyatakan adanya pencairan PIP secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Bandung.

Program Indonesia Pintar merupakan bantuan pemerintah yang bertujuan membantu peserta didik dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat melanjutkan pendidikan.

Bantuan ini diberikan kepada siswa yang memenuhi persyaratan dan telah ditetapkan sebagai penerima berdasarkan proses pendataan dan verifikasi pemerintah.

Saat ini penyaluran PIP masih memasuki Termin II, yang dijadwalkan berlangsung pada periode Mei hingga September 2026. Penyaluran dilakukan secara bertahap sesuai hasil verifikasi data, penerbitan Surat Keputusan (SK) penerima, aktivasi rekening, serta kesiapan bank penyalur.

Dengan sistem tersebut, waktu pencairan setiap peserta didik dapat berbeda-beda. Sebagian siswa mungkin telah menerima bantuan, sementara peserta didik lainnya masih menunggu proses administrasi hingga dana dinyatakan siap dicairkan.

Sejumlah informasi yang beredar di media sosial mengenai pencairan PIP secara serentak pada awal Agustus di Kabupaten Bandung hingga saat ini belum didukung oleh pengumuman resmi dari pemerintah.

Masyarakat diimbau untuk tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi dan selalu mengutamakan informasi dari sumber resmi.

Orang tua maupun wali murid dapat memantau status penerima PIP melalui sistem resmi SIPINTAR PIP dengan menggunakan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Selain itu, masyarakat juga dapat berkoordinasi dengan pihak sekolah apabila memerlukan informasi mengenai status usulan atau pencairan bantuan.

Jejak Fakta 7 akan terus memantau perkembangan penyaluran Program Indonesia Pintar di Kabupaten Bandung. Apabila terdapat pengumuman resmi mengenai jadwal pencairan atau daftar penerima terbaru, informasi tersebut akan segera kami sampaikan kepada masyarakat secara akurat dan berimbang.

3.436 SEKOLAH DI JAWA BARAT TERIMA BOSP KINERJA 2026, PENYALURAN DILAKUKAN BERTAHAP

ALEX MeLxY F
-
0
3.436 SEKOLAH DI JAWA BARAT TERIMA BOSP KINERJA 2026, PENYALURAN DILAKUKAN BERTAHAP

3.436 SEKOLAH DI JAWA BARAT TERIMA BOSP KINERJA 2026, PENYALURAN DILAKUKAN BERTAHAP

Bandung | Minggu, 2 Agustus 2026
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus memperkuat peningkatan mutu pendidikan nasional dengan menyalurkan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Kinerja Tahun 2026. Di Provinsi Jawa Barat, sebanyak 3.436 satuan pendidikan ditetapkan sebagai penerima program tersebut, menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penerima BOSP Kinerja terbanyak di Indonesia.

Program BOSP Kinerja merupakan bentuk apresiasi sekaligus dukungan pemerintah kepada satuan pendidikan yang memiliki capaian kinerja baik. Dana yang disalurkan ditujukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, memperkuat literasi dan numerasi, mendukung transformasi digital di sekolah, meningkatkan kompetensi tenaga pendidik, serta mewujudkan tata kelola sekolah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Hingga 2 Agustus 2026, proses penyaluran dana masih berlangsung secara bertahap sesuai mekanisme yang ditetapkan pemerintah. Pencairan dilakukan setelah sekolah penerima memenuhi persyaratan administrasi dan menyelesaikan proses verifikasi. Oleh karena itu, waktu pencairan dana dapat berbeda di setiap satuan pendidikan.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, menegaskan bahwa BOSP Kinerja bukan sekadar bantuan operasional, melainkan instrumen untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan.

Pemerintah berharap program ini mampu mempercepat pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia, khususnya di Jawa Barat yang memiliki jumlah sekolah terbanyak. Dengan pengelolaan dana yang tepat sasaran, sekolah diharapkan mampu menghadirkan pembelajaran yang lebih inovatif, berkualitas, dan berdampak langsung pada peningkatan kompetensi peserta didik.

JejakFakta7 News mengimbau seluruh satuan pendidikan penerima BOSP Kinerja agar memanfaatkan dana tersebut secara transparan, akuntabel, dan sesuai petunjuk teknis yang telah ditetapkan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh warga sekolah.

JAWA BARAT TERTINGGI 6.727 PEKERJA TERKENA PHK PADA SEMESTER aI 2026

ALEX MeLxY F
-
0
JAWA BARAT TERTINGGI 6.727 PEKERJA TERKENA PHK PADA SEMESTER aI 2026

JAWA BARAT TERTINGGI! 6.727 PEKERJA TERKENA PHK PADA SEMESTER I 2026

JejakFakta7 News | Bandung

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat sebanyak 32.389 pekerja di Indonesia mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) selama periode Januari hingga Juni 2026. Dari jumlah tersebut, Jawa Barat menjadi provinsi dengan angka PHK tertinggi, yakni mencapai 6.727 pekerja, atau sekitar 20,77 persen dari total PHK nasional. Minggu, 2/8/2026

Posisi berikutnya ditempati Banten dengan 3.782 pekerja, Jawa Timur 2.851 pekerja, DKI Jakarta 2.436 pekerja, dan Kalimantan Selatan 2.314 pekerja. Tingginya angka PHK di Jawa Barat menjadi perhatian karena provinsi ini merupakan salah satu pusat industri manufaktur terbesar di Indonesia.

Kemnaker menjelaskan, data tersebut merupakan pekerja yang tercatat sebagai peserta Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Data tidak mencakup pekerja yang mengundurkan diri, pensiun, mengalami cacat tetap, maupun meninggal dunia.

JejakFakta7 News akan terus menghadirkan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya bagi masyarakat.

PRESIDEN PRABOWO AKAN RESMIKAN 1.400 DESA BERLISTRIK SEBELUM 14 AGUSTUS 2026

ALEX MeLxY F
-
0
PRESIDEN PRABOWO AKAN RESMIKAN 1.400 DESA BERLISTRIK SEBELUM 14 AGUSTUS 2026

PRESIDEN PRABOWO AKAN RESMIKAN 1.400 DESA BERLISTRIK SEBELUM 14 AGUSTUS 2026

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan program Listrik Desa (Lisdes) yang telah menjangkau lebih dari 1.400 desa di Indonesia sebelum 14 Agustus 2026. Peresmian ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam mempercepat pemerataan akses listrik hingga ke wilayah terpencil.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa hingga kini masih terdapat sekitar 11.000 desa yang belum menikmati akses listrik. Dari jumlah tersebut, lebih dari 1.400 desa telah berhasil dialiri listrik melalui program yang diselesaikan pada 2025 dan kini siap diresmikan Presiden.

Menurut Bahlil, pemerintah memastikan tidak ada kendala anggaran untuk program tersebut karena seluruh pekerjaan tahap pertama telah rampung. Anggaran untuk melanjutkan program elektrifikasi pada 2026–2027 juga telah disiapkan sehingga pemerintah tinggal berfokus pada pelaksanaan di lapangan.

Selain meresmikan program listrik desa, pemerintah juga menyiapkan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai bagian dari transisi menuju energi bersih. Program ini diharapkan mampu memperluas akses energi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah yang selama ini belum terjangkau jaringan listrik.

Program Listrik Desa merupakan salah satu langkah strategis pemerintah untuk mengejar target rasio elektrifikasi nasional mendekati 100 persen pada 2029, sehingga seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmati akses listrik yang andal dan merata.

Redaksi: Jejak Fakta 7

KDM Ajak Warga Publikasikan Penjual Miras dan Obat Terlarang, Dorong Masyarakat Aktif Melapor

ALEX MeLxY F
-
0
KDM Ajak Warga Publikasikan Penjual Miras dan Obat Terlarang, Dorong Masyarakat Aktif Melapor

BANDUNG | JejakFakta7 – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan serta mempublikasikan dugaan praktik penjualan minuman keras (miras) ilegal dan obat-obatan terlarang di lingkungan masing-masing. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mempercepat penindakan terhadap peredaran barang-barang yang dinilai merusak generasi muda.

KDM menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu takut menyampaikan informasi kepada pemerintah maupun aparat penegak hukum. Menurutnya, keterlibatan warga menjadi kunci dalam memberantas peredaran miras ilegal dan obat-obatan terlarang yang masih ditemukan di sejumlah wilayah di Jawa Barat.

Saat melakukan penertiban di kawasan Pasar Cicadas, Kota Bandung, KDM bahkan langsung menindaklanjuti laporan seorang warga yang mengaku resah dengan dugaan kios penjual obat-obatan terlarang. Ia turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan bersama pelapor sebagai bentuk respons cepat terhadap informasi dari masyarakat.

Selain itu, KDM juga beberapa kali melakukan inspeksi mendadak ke lokasi yang diduga menjual minuman keras ilegal. Dalam sejumlah operasi tersebut, aparat menemukan puluhan botol miras yang disembunyikan di balik usaha lain. KDM meminta seluruh barang bukti disita dan pelaku diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

KDM menegaskan bahwa upaya pemberantasan miras ilegal dan obat-obatan terlarang tidak dapat dilakukan pemerintah sendirian. Ia berharap masyarakat berani melapor disertai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan agar aparat bisa segera mengambil tindakan. Namun, ia juga mengingatkan agar warga tidak melakukan tindakan main hakim sendiri dan menyerahkan seluruh proses penegakan hukum kepada pihak berwenang.

JejakFakta7 akan terus memantau perkembangan langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memberantas peredaran minuman keras ilegal dan obat-obatan terlarang demi menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

1...121314...21Halaman 13 dari 21