MK Putuskan Anggaran MBG Dipisahkan dari Anggaran Pendidikan, Program Tetap Berjalan

JAKARTA | JejakFakta7 – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap ketentuan penggunaan anggaran pendidikan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang dibacakan pada 30 Juli 2026, MK menegaskan bahwa pendanaan Program MBG tidak lagi boleh menjadi bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan pada APBN tahun-tahun berikutnya.

Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo, menyatakan bahwa Program MBG merupakan program yang sah dan tetap dapat dilaksanakan pemerintah. Namun, menurut MK, program tersebut bukan merupakan komponen utama pendidikan sehingga pendanaannya harus memiliki alokasi anggaran tersendiri agar tidak mengurangi amanat konstitusi mengenai anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN.

Permohonan uji materi diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara (TB Nusantara) bersama sejumlah pemohon perseorangan. Para pemohon menilai penggunaan anggaran pendidikan untuk MBG berpotensi mengurangi ruang fiskal bagi peningkatan kualitas guru, pembangunan sarana dan prasarana sekolah, serta pemerataan akses pendidikan. Mereka menegaskan tidak menolak Program MBG, melainkan meminta agar sumber pendanaannya dipisahkan dari anggaran pendidikan.

Dalam pertimbangannya, MK menyatakan ketentuan tersebut masih berlaku untuk APBN Tahun Anggaran 2026 demi menjaga kepastian hukum dan keberlangsungan program. Namun, pemerintah dan DPR diwajibkan memisahkan anggaran MBG dari anggaran pendidikan paling lambat pada APBN Tahun Anggaran 2028.

Putusan ini berarti Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan sebagai program pemerintah, tetapi mekanisme pendanaannya harus disesuaikan agar tidak mengurangi alokasi anggaran pendidikan yang dijamin oleh UUD 1945.

JejakFakta7 akan terus mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah terkait tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan Disambut Antusias Warga, Asep Romy Romaya Dorong Perlindungan Pekerja

Kabupaten Bandung – Ratusan peserta memadati lokasi kegiatan Sosialisasi Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan yang digelar di Kabupaten Bandung, Sabtu (1/8/2026). Kegiatan ini menghadirkan Anggota DPR RI Fraksi PKB Dapil Jawa Barat II, H. Asep Romy Romaya, sebagai narasumber bersama BPJS Ketenagakerjaan.

Sosialisasi bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya para pekerja sektor formal maupun informal, mengenai pentingnya perlindungan melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Dalam kegiatan tersebut, peserta memperoleh penjelasan mengenai berbagai manfaat program, di antaranya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Pensiun (JP).

H. Asep Romy Romaya menegaskan bahwa perlindungan sosial ketenagakerjaan merupakan kebutuhan penting bagi setiap pekerja. Menurutnya, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dapat memberikan rasa aman bagi pekerja dan keluarganya ketika menghadapi risiko dalam bekerja.

Antusiasme peserta terlihat dari tingginya partisipasi selama sesi pemaparan materi hingga tanya jawab. Banyak peserta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berkonsultasi mengenai prosedur pendaftaran, manfaat program, serta mekanisme klaim BPJS Ketenagakerjaan.

Melalui kegiatan ini diharapkan semakin banyak pekerja yang memahami pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan dan segera mendaftarkan diri agar memperoleh perlindungan yang optimal saat menjalankan aktivitas kerja.

Reporter: Jejak Fakta 7 News.

BBGRM Tak Dilaksanakan di Sejumlah Wilayah Kota Bandung, LPM Soroti Dugaan Pengabaian Regulasi oleh Pemerintah

Bandung – Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) di Kota Bandung kembali menjadi sorotan. Di tengah keberadaan regulasi yang secara tegas mengatur pelaksanaannya, sejumlah kecamatan dan kelurahan justru tidak menggelar kegiatan tersebut dengan alasan efisiensi anggaran.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai konsistensi Pemerintah Kota Bandung dalam menjalankan peraturan yang dibuat dan diberlakukan sendiri. Pasalnya, BBGRM bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan program pemberdayaan masyarakat yang memiliki dasar hukum melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 serta Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

Ketua DPC LPM Kecamatan Batununggal, Drs. Riana, menegaskan bahwa BBGRM merupakan program yang wajib dilaksanakan secara programatik oleh pemerintah daerah.

“Kegiatan BBGRM di Kota Bandung bersifat konstitusional karena memiliki dasar hukum yang jelas dan tegas,” ujarnya.

Riana menjelaskan, Pasal 93 Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2024 secara eksplisit menyebutkan bahwa salah satu tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah melaksanakan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat. Dengan demikian, menurutnya, tidak tepat apabila pelaksanaan BBGRM diabaikan hanya dengan alasan keterbatasan anggaran.

Ia menerangkan bahwa BBGRM termasuk kategori Discretionary Spending, yakni belanja yang tetap wajib diprogramkan karena diperintahkan oleh regulasi, meskipun besarannya dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Anggarannya boleh menyesuaikan kemampuan fiskal daerah, tetapi kewajiban menjalankan programnya tidak hilang. Efisiensi anggaran bukan berarti menghapus kewajiban yang sudah diperintahkan dalam regulasi,” tegasnya.

Menurut Riana, apabila memang terjadi rasionalisasi anggaran akibat kondisi tertentu, pemerintah tetap berkewajiban menyelenggarakan BBGRM, meski dalam skala yang lebih sederhana. Menghapus pelaksanaan kegiatan sama sekali dinilai bertentangan dengan semangat pembinaan masyarakat yang menjadi tujuan lahirnya regulasi tersebut.

Lebih jauh, ia menilai masih adanya kecamatan dan kelurahan yang tidak melaksanakan BBGRM menunjukkan lemahnya pemahaman terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Dalam Pasal 10 diatur bahwa Camat memiliki tugas mengoordinasikan pemberdayaan masyarakat, menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, serta mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah.

“Kalau regulasinya sudah jelas, pelaksanaannya tidak boleh bergantung pada penilaian subjektif pejabat. Pemerintah berkewajiban melaksanakan aturan yang telah ditetapkan,” katanya.

Riana juga mengingatkan bahwa ketidakpatuhan aparatur terhadap regulasi berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Bagaimana masyarakat diminta taat terhadap peraturan apabila pemerintah sendiri tidak konsisten menjalankan aturan yang mereka buat? Pemerintah harus memberi teladan dalam penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan,” ujarnya.

Senada dengan itu, Wakil Ketua DPC LPM Kecamatan Batununggal, Nurul Hidayat Roza, menilai BBGRM merupakan instrumen penting dalam membangun partisipasi masyarakat serta memperkuat budaya gotong royong yang menjadi identitas bangsa.

Menurutnya, pemerintah kecamatan dan kelurahan memiliki peran strategis sebagai penggerak utama dalam menghidupkan kembali semangat gotong royong di tengah masyarakat.

“Semangat gotong royong adalah modal sosial yang tidak ternilai. Ketika pemerintah konsisten menjalankan regulasi yang telah ditetapkan, masyarakat akan lebih mudah diajak berpartisipasi dalam pembangunan,” katanya.

Hingga berita ini disusun, belum seluruh kecamatan dan kelurahan di Kota Bandung diketahui melaksanakan BBGRM Tahun 2026. Redaksi masih membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada Pemerintah Kota Bandung, termasuk instansi terkait, untuk memberikan penjelasan mengenai kebijakan pelaksanaan BBGRM di wilayahnya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Redaksi : jejakfakta7