Purbaya Soroti Data Desil DTSEN: Bansos Berpotensi Tak Tepat Sasaran.
JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti persoalan ketidaksesuaian data desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Data tersebut menjadi salah satu basis penting pemerintah dalam menentukan sasaran berbagai program bantuan sosial dan kebijakan pemerintah.
Persoalan muncul setelah terdapat keluhan masyarakat mengenai hasil klasifikasi desil yang dinilai tidak selalu mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya. Bahkan, terdapat contoh masyarakat dengan kondisi ekonomi relatif rendah yang justru tercatat dalam kelompok desil tinggi.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kesalahan klasifikasi dapat berdampak terhadap ketepatan sasaran program pemerintah. Masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan berpotensi tidak masuk dalam kelompok penerima, sementara kelompok yang secara ekonomi lebih mampu dapat memperoleh prioritas.
Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah tengah melakukan pembenahan terhadap DTSEN. Pernyataan tersebut disampaikan saat memberikan keterangan kepada awak media di Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Rabu (26/8/2026), yang kemudian diberitakan pada Kamis (27/8/2026).
Purbaya juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah memberikan dukungan anggaran besar kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mendukung kegiatan pendataan dan memastikan kualitas data lebih baik.
“Makanya sedang diperbaiki itu DTSEN-nya. Saya ngeluarin uang cukup banyak lho untuk ke BPS tahun ini,” ujar Purbaya sebagaimana dikutip sejumlah media.
Dalam keterangannya, Purbaya menyebut anggaran yang berkaitan dengan DTSEN dan sensus mencapai hampir Rp7 triliun. Namun, Kementerian Keuangan kemudian memberikan penjelasan bahwa angka tersebut merupakan total alokasi operasional dan program BPS, bukan anggaran yang seluruhnya dikhususkan untuk DTSEN.
Data Tidak Akurat, Masyarakat Bisa Dirugikan, Persoalan data desil menjadi penting karena penentuan kelompok kesejahteraan masyarakat dapat berpengaruh terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
Kesalahan klasifikasi ekonomi dapat menyebabkan masyarakat yang sebenarnya membutuhkan bantuan justru berada di luar kelompok sasaran. Sebaliknya, masyarakat yang kondisi ekonominya lebih baik dapat masuk dalam kelompok yang mendapatkan prioritas.
Karena itu, pembenahan DTSEN menjadi pekerjaan penting pemerintah. Pemutakhiran data, verifikasi kondisi masyarakat di lapangan, serta mekanisme koreksi terhadap data yang tidak sesuai menjadi bagian penting untuk memastikan kebijakan pemerintah benar-benar tepat sasaran.
Purbaya menegaskan bahwa pemerintah terus memperbaiki kualitas data tersebut. Pemerintah juga menyiapkan penanganan terhadap persoalan data yang muncul selama masa transisi.
Perbaikan DTSEN diharapkan tidak hanya menghasilkan data yang lebih akurat, tetapi juga memastikan program bantuan sosial dan kebijakan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Jejakfakta7 — Bersama Fakta Untuk Indonesia
