Kapolri Perkuat Pemberantasan Judi Online, Pinjol Ilegal Jadi Sasaran Penindakan

Kapolri Perkuat Pemberantasan Judi Online, Pinjol Ilegal Jadi Sasaran Penindakan
JEJAKFAKTA7.COM, JAKARTA — Upaya pemberantasan praktik judi online dan kejahatan digital terus diperkuat pemerintah bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Langkah tersebut dilakukan untuk menekan aktivitas perjudian daring, penipuan digital, serta berbagai kejahatan siber yang semakin meresahkan masyarakat.
Komitmen tersebut kembali ditegaskan dalam koordinasi antara Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid pada 27 Oktober 2026. Keduanya memperkuat sinergi dalam menghadapi perjudian online lintas negara, penipuan digital, dan berbagai bentuk kejahatan yang memanfaatkan teknologi internet.
Pemerintah juga terus melakukan pemutusan akses terhadap konten perjudian online. Kementerian Komunikasi dan Digital sebelumnya menyampaikan bahwa jutaan konten terkait judi online telah ditangani melalui upaya pemblokiran. Namun, langkah tersebut tidak hanya mengandalkan pemutusan akses, melainkan juga perlu diikuti penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam operasional perjudian daring.
Selain judi online, praktik pinjaman online ilegal turut menjadi perhatian otoritas. Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sebanyak 241 entitas pinjaman online ilegal ditemukan dan dihentikan pada periode Agustus hingga September 2026. Secara kumulatif, sepanjang Januari hingga September 2026, sebanyak 1.199 entitas pinjaman online ilegal telah ditemukan dan dihentikan.
Penindakan terhadap pinjaman online ilegal perlu dibedakan dari layanan pinjaman daring yang memiliki izin dan berada dalam pengawasan OJK. Artinya, tidak semua aplikasi pinjaman online menjadi sasaran pemblokiran. Masyarakat tetap perlu memeriksa legalitas penyelenggara melalui kanal resmi OJK sebelum menggunakan layanan pinjaman digital.
Sinergi antarlembaga menjadi penting untuk memutus rantai kejahatan keuangan digital, mulai dari pemblokiran akses, penelusuran rekening yang digunakan dalam aktivitas ilegal, hingga proses hukum terhadap pelaku. Masyarakat juga diimbau tidak mudah tergiur tawaran pinjaman dengan proses instan, bunga tidak transparan, maupun ajakan memperoleh keuntungan besar melalui judi online.
Dengan penguatan koordinasi antara Polri, Komdigi, OJK, dan lembaga terkait, pemberantasan judi online serta pinjaman online ilegal diharapkan semakin efektif. Di sisi lain, literasi digital dan kewaspadaan masyarakat tetap menjadi faktor penting agar ruang digital tidak dimanfaatkan sebagai sarana perjudian, penipuan, maupun praktik keuangan yang merugikan.

jejakfakta7.com Bersama fakta untuk Indonesia

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img

Latest Articles