LSM PENJARA Soroti Dugaan Kekurangan Volume Proyek Dinas Perkimtan Kabupaten Bandung, Indikasi Rp56 Juta Lebih.

KABUPATEN BANDUNG, Selasa, 2/11/2026. JEJAKFAKTA7.COM – Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Kinerja Aparatur Negara (LSM PENJARA) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Bandung menyoroti sejumlah pekerjaan fisik dan pengadaan barang di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2025.
Sorotan tersebut berkaitan dengan dugaan kekurangan volume pekerjaan yang berdasarkan data LSM PENJARA mengindikasikan adanya potensi kelebihan pembayaran pada sejumlah paket kegiatan dengan nilai mencapai puluhan juta rupiah.
Sebagai tindak lanjut, LSM PENJARA telah melayangkan surat permohonan audiensi sekaligus konfirmasi bernomor SP-23/LSMPENJARA/DPCKAB.BDG/IX/2026 yang ditujukan langsung kepada Kepala Dinas Perkimtan Kabupaten Bandung.
Berdasarkan dokumen yang disampaikan LSM PENJARA, terdapat tiga paket pekerjaan yang menjadi perhatian. Pertama, pembangunan Jalan Setapak Perdesaan (379) RW 14 Desa Tarumajaya, Kecamatan Kertasari, yang dilaksanakan CV PAB dengan nilai kontrak Rp199.721.133. Dalam pekerjaan tersebut disebutkan terdapat dugaan kekurangan volume senilai Rp7.470.991.
Kedua, pembangunan Lingkungan Kawasan Perdesaan (443) RW 14 Desa Tarumajaya, Kecamatan Kertasari, yang dilaksanakan CV KAB dengan nilai kontrak Rp199.864.029. Berdasarkan data LSM PENJARA, pekerjaan tersebut diduga mengalami kekurangan volume sebesar Rp27.208.276.
Ketiga, pengadaan patok, plang, dan pemasangan bahan bangunan serta konstruksi yang dilaksanakan CV IP dengan nilai kontrak Rp174.882.720. Dalam paket pengadaan tersebut, LSM PENJARA mencatat adanya dugaan kekurangan volume senilai Rp21.407.551.
Jika diakumulasikan, dua paket pekerjaan pembangunan fisik pertama menunjukkan nilai dugaan kekurangan volume sebesar Rp34.679.267. Sementara itu, apabila ditambahkan dengan paket pengadaan patok dan plang, total indikasi kekurangan volume dari ketiga paket tersebut mencapai Rp56.086.818.
LSM PENJARA Minta Klarifikasi dan Siapkan Laporan ke APH
Ketua DPC LSM PENJARA Kabupaten Bandung, Asep Satria Rizqky alias Bojest , menegaskan bahwa pihaknya meminta Kepala Dinas Perkimtan Kabupaten Bandung memberikan penjelasan dan klarifikasi secara tertulis terkait data yang telah disampaikan.
Tidak hanya kepada pihak dinas, permintaan konfirmasi juga ditujukan kepada penyedia maupun pelaksana pekerjaan agar persoalan tersebut dapat dijelaskan secara terbuka dan berdasarkan dokumen yang dapat di pertanggungjawabkan.
Dalam suratnya, kepengurusan LSM PENJARA menyatakan bahwa data yang mereka miliki dinilai telah memenuhi bukti permulaan untuk ditindaklanjuti sebagai laporan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
LSM PENJARA memberikan tenggat waktu selama empat hari kerja kepada Dinas Perkimtan Kabupaten Bandung untuk memberikan respons dan jawaban tertulis atas permohonan klarifikasi tersebut.
Apabila tidak memperoleh tanggapan dalam batas waktu yang ditentukan, LSM PENJARA menyatakan akan membawa persoalan tersebut kepada Aparat Penegak Hukum (APH) yang berwenang. Mereka juga menyampaikan rencana menggelar aksi demonstrasi menjelang peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) pada Desember mendatang.
Surat permohonan audiensi dan konfirmasi tersebut turut ditembuskan kepada Bupati Bandung sebagai bentuk laporan dan pemberitahuan atas persoalan yang sedang disoroti.
Perlu Transparansi dan Pemeriksaan Menyeluruh
Persoalan dugaan kekurangan volume pekerjaan ini menjadi perhatian publik karena menyangkut penggunaan anggaran daerah yang seharusnya dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis, nilai kontrak, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Oleh karena itu, diperlukan klarifikasi dari Dinas Perkimtan Kabupaten Bandung, pemeriksaan dokumen kontrak, hasil pengukuran fisik pekerjaan, serta penjelasan dari pihak penyedia maupun pelaksana kegiatan.
Hingga berita ini disusun, informasi mengenai tanggapan resmi Kepala Dinas Perkimtan Kabupaten Bandung maupun pihak penyedia belum tercantum dalam bahan yang diterima redaksi. Redaksi Jejakfakta7.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.
Jejakfakta7.com akan terus mengawal perkembangan persoalan tersebut sebagai bagian dari kontrol sosial dan upaya mendorong transparansi serta akuntabilitas penggunaan anggaran publik.

Penulis Tim/red
Bersama fakta untuk Indonesia 

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -spot_img

Latest Articles