JEJAKFAKTA7.COM, BANDUNG — Kebijakan tegas pemerintah dalam memblokir serta mencabut bantuan sosial bagi warga yang terindikasi terlibat judi online (judol) memicu gelombang protes dari masyarakat. Kebijakan yang menyasar satu Kartu Keluarga (KK) akibat tindakan salah satu anggota keluarga tersebut dinilai tidak adil dan justru mengorbankan pihak yang tidak bersalah, terutama anak-anak.
Kritik tajam tersebut mengemuka seiring tingginya desakan publik agar pemerintah meninjau ulang skema sanksi yang berpotensi mencabut Kartu Indonesia Sehat (KIS) serta bantuan kesejahteraan lainnya dari keluarga terdampak.
Tuntutan Keadilan untuk Rakyat Kecil
Masyarakat menilai langkah penyelesaian masalah judi online tidak seharusnya dilakukan dengan cara memotong akses jaminan kesehatan dan bantuan dasar warga. Sejumlah poin utama yang disuarakan publik antara lain:
- Tindakan Hukum Harus Personal: Sanksi pidana maupun administrasi idealnya dijatuhkan langsung kepada individu pelaku, bukan dibebankan kepada seluruh anggota keluarga dalam satu KK.
- Perlindungan Hak Anak: Anak-anak serta anggota keluarga yang tidak tahu-menahu mengenai aktivitas judi online tidak boleh menjadi korban dari sistem penindakan yang terlalu general.
- Fokus Utama Pembanterasan: Tindakan tegas seharusnya diarahkan penuh untuk memberantas jaringan bandar judi online hingga ke akarnya, bukan memberikan sanksi dampak yang makin menekan kehidupan rakyat kecil.
- Kehadiran Negara: Negara diharapkan hadir memberikan solusi perlindungan dan rehabilitasi bagi korban adiksi judi, bukan sebaliknya mencabut hak-hak dasar seperti KIS.
Pemerintah Didesak Evaluasi Kebijakan
Skema pemblokiran berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berdampak pada satu KK dianggap menjadi celah hilangnya hak-hak sipil warga miskin. Warga berharap pemerintah pusat maupun daerah dapat memisahkan antara proses penegakan hukum bagi pelaku judi online dengan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat berharap adanya dialog terbuka antara pembuat kebijakan dan elemen warga untuk merumuskan langkah pemberantasan judi online yang tegas namun tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial.
Red:jejakfakta7
